Senjata Ekonomi Bernama Konsensus Washington

Adalah John Williamson, seorang yang mula-mula mengamati bahwa lembaga-lembaga yang bermarkas yang bermarkas di Washington, yaitu IMF, World Bank dan US Treasury Department memiliki kesamaan pandangan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh oleh negara-negara berkembang yang dilanda krisis ekonomi.

Williamson merumuskan kesamaan pandangan itu menjadi 10 langkah perbaikan ekonomi buat negara-negara yang dilanda krisis dan kemudian langkah-langkah atau rekomendasi itu dikenal sebagai Konsensus Washington.

Sepuluh rekomendasi ekonomi yang terkenal dengan Konsensus Washington itu adalah :

1. Perdagangan bebas.
2. Liberalisasi pasar modal.
3. Nilai tukas mengambang.
4. Angka bunga ditentukan pasar.
5. Deregulasi pasar pasar.
6. Transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta.
7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan nasional.
8. Anggaran berimbang.
9. Reformasi pajak.
10. Perlindungan atas hak milik dan hak cipta.

Sedangkan maksud Konsensus Washington adalah :

“Untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal ke mana saja dengan kendala dan regulasi minimal.”

Amerika Serikat dengan 3 “tangan globalisasinya” itu ingin melihat integrasi semua ekonomi nasional – sekalipun tidak sama rata – ke dalam satu sistem pasar bebas tunggal mengacu pada Konsensus Washington. Pada satu tataran inilah tujuan politik Amerika diarahkan.

Walaupun lembaga-lembaga keuangan internasional ini sesungguhnya tidak terlalu perkasa, tetapi merekalah yang menentukan arah globalisasi, aturan-aturan apa yang harus diikuti, negara mana yang harus dihadiahi dan negara mana yang harus dihukum (dikucilkan) karena berani menentang mereka.

Hewan Piaraan Vs Umat Manusia

Fakta dan angka berikut ini menggambarkan bagaimana kesenjangan ekonomi antar negara sudah kelewatan dalam era globalisasi sekarang ini.

Perbaikan pendidikan-dasar-untuk-semua di negara-negara berkembang memerlukan dana sebesar $6 milyar setahun, jumlah yang sangat terbatas dibandingkan dengan $8 milyar yang dihabiskan untuk belanja kosmetik di AS saja.

Instalasi air dan sanitasi di negara-negara berkembang memerlukan $9 milyar, sedangkan konsumsi es krim mencapai $11 milyar di Eropa.

Pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi memerlukan $13 milyar, sementara $17 milyar dihabiskan untuk membeli makanan hewan (kucing dan anjing) di Eropa dan Amerika Serikat.

Masalahnya, bilamana hewan di negara-negara maju memperoleh perlakuan dan uang belanja yang lebih daripada sebagian besar umat manusia, pasti ada yang salah dengan distribusi kekayaan di dunia ini. Demikian juga apabila kemiskinan dunia yang memilukan sudah begitu meluas, sementara $35 milyar dibelanjakan untuk bisnis hiburan di Jepang; atau $105 milyar untuk konsumsi alkohol di Eropa; maka pasti ada yang salah, bahkan sangat salah, dengan berbagai lembaga internasional yang ada serta pola-pola kekuasaannya.

Noam Chomsky mengingatkan :

“Globalisasi yang tidak memproritaskan hak-hak rakyat (masyarakat) sangat mungkin merosot terjerembab ke dalam bentuk tirani, yang bersifat oligarkis dan oligopolitis. Globalisasi semacam itu didasarkan atas konsentrasi kekuasaan gabungan negara dan swasta yang secara umum tidak bertanggung jawab pada publik.”

Pengamatan Chomsky sungguh tepat. Kejahatan kebanyakan korporasi dalam melanggar HAM yang merusak lingkungan dan menguras kekayaan alam negara-negara berkembang memang sulit dijangkau oleh hukum dan politik dari negara yang enjadi korban globalisasi. Apalagi di negara yang serba lemah seperti Indonesia, kecenderungan imperialisme ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan kaya-miskin antar negara menjadi semakin nyata.

James K. Galbraith berpendapat bahwa kesenjangan sosial ekonomi di jaman globalisasi adalah sebuah kejahatan yang sempurna (perfect crime).

Globalisasi dan Imperialisme Ekonomi

Adalah Dr. Mahatir Mohammad, mantan perdana menteri Malaysia, yang mengingatkan kita tentang bahaya neokolonialisme. Dalam pidatonya di depan the Asia HRD Congress di Jakarta, 3 Mei 2006, Mahatir mengatakan :

“Neokolonialisme bukanlah istilah khayalan yang diciptakan oleh Presiden Sukarno. Ia (neokolonialisme) itu nyata. Kita merasakannya tatkala kita hidup berada di bawah kontrol agen-agen yang dikendalikan oleh mantan penjajah kita.”

Ketika kita bangsa Indonesia, termasuk para pemimpinnya sudah melupakan ajaran Bung Karno, justru pemimpin negara kita, Malaysia, yang masih mengingatnya. Mungkin bukan saja lupa, tetapi secara tidak sadar sebagian kita malah sudah melawan ajaran Bung Karno dalam praktik atau kenyataan. Bayangkan, arah kebijakan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif dapat tiba-tiba berbalik arah karena Pemerintah kita mendapatkan telepon dari Gedung Putih di Washington.

Rakyat Iran dan dunia tahu ketika Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Iran, berkunjung ke Indonesia pada 2006, Presiden Yudhoyono menyatakan Indonesia mendukung program pengembangan nuklir Iran untuk perdamaian. Tetapi dukungan itu dicabut karena Indonesia akhirnya memilih mendukung Resolusi DK PBB 1747 yang mengenakan sanksi terhadap Iran, karena Iran bersikukuh mengembangkan kemampuan nuklirnya. Semua orang tahu bahwa Resolusi PBB itu dimotori oleh AS. Kebijakan luar negeri kita pada Iran sebagai negara sahabat dengan gampangnya berubah karena ada telepon dari Presiden Bush. Martabat apakah sesungguhnya yang sedang kita pertaruhkan kepada dunia?