Lahirnya Neoliberalisme

Pada 1975, di Amerika Serikat, Robert Nozick mengeluarkan tulisan berjudul “Anarchy, State, and Utopia”, yang dengan cerdas menyatakan kembali posisi kaum ultra minimalis, ultra libertarian sebagai retorika dari lembaga pengkajian universitas, yang kemudian disebut dengan istilah “Reaganomics”.

Di Inggris, Keith Joseph menjadi arsitek “Thatcherisme”. Reaganomics atau Reaganisme menyebarkan retorika kebebasan yang dikaitkan dengan pemikiran Locke, sedangkan Thatcherisme mengaitkan dengan pemikiran liberal klasik Mill dan Smith. Walaupun sedikit berbeda, tetapi kesimpulan akhirnya sama: Intervensi negara harus berkurang dan semakin banyak berkurang sehingga individu akan lebih bebas berusaha. Pemahaman inilah yang akhirnya disebut sebagai “Neoliberalisme”.

Paham ekonomi neoliberal ini yang kemudian dikembangkan oleh teori gagasan ekonomi neoliberal yang telah disempurnakan oleh Mazhab Chicago yang dipelopori oleh Milton Friedman. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja.

Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri yang dimiliki-dikelola pemerintah. Tapi privatisasi ini tidak terjadi pada negara-negara kapitalis besar, justru terjadi pada negara-negara Amerika Selatan dan negara-negara miskin berkembang lainnya. Privatisasi ini telah mengalahkan proses panjang nasionalisasi yang menjadi kunci negara berbasis kesejahteraan. Nasionalisasi yang menghambat aktivitas pengusaha harus dihapuskan.

Revolusi neoliberalisme ini bermakna bergantinya sebuah manajemen ekonomi yang berbasiskan persediaan menjadi berbasis permintaan. Sehingga menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik.

Dalam titik ini pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan memotong pengeluaran, memotong biaya-biaya publik seperti subsidi, sehingga fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan publik harus dikurangi.

Akhirnya logika pasarlah yang berjaya diatas kehidupan publik. Ini menjadi pondasi dasar neoliberalism, menundukan kehidupan publik ke dalam logika pasar. Semua pelayanan publik yang diselenggarakan negara harusnya menggunakan prinsip untung-rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut, dalam hal ini untung rugi ekonomi bagi pemerintah. Pelayanan publik semata, seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi. Neoliberalisme
tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Senjata Ekonomi Bernama Konsensus Washington

Adalah John Williamson, seorang yang mula-mula mengamati bahwa lembaga-lembaga yang bermarkas yang bermarkas di Washington, yaitu IMF, World Bank dan US Treasury Department memiliki kesamaan pandangan mengenai langkah apa saja yang harus ditempuh oleh negara-negara berkembang yang dilanda krisis ekonomi.

Williamson merumuskan kesamaan pandangan itu menjadi 10 langkah perbaikan ekonomi buat negara-negara yang dilanda krisis dan kemudian langkah-langkah atau rekomendasi itu dikenal sebagai Konsensus Washington.

Sepuluh rekomendasi ekonomi yang terkenal dengan Konsensus Washington itu adalah :

1. Perdagangan bebas.
2. Liberalisasi pasar modal.
3. Nilai tukas mengambang.
4. Angka bunga ditentukan pasar.
5. Deregulasi pasar pasar.
6. Transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta.
7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan nasional.
8. Anggaran berimbang.
9. Reformasi pajak.
10. Perlindungan atas hak milik dan hak cipta.

Sedangkan maksud Konsensus Washington adalah :

“Untuk menghancurkan seluruh rintangan nasional terhadap perdagangan, mengakhiri proteksionisme, memperluas pasar dan zona bebas, dan memungkinkan mengalirnya modal ke mana saja dengan kendala dan regulasi minimal.”

Amerika Serikat dengan 3 “tangan globalisasinya” itu ingin melihat integrasi semua ekonomi nasional – sekalipun tidak sama rata – ke dalam satu sistem pasar bebas tunggal mengacu pada Konsensus Washington. Pada satu tataran inilah tujuan politik Amerika diarahkan.

Walaupun lembaga-lembaga keuangan internasional ini sesungguhnya tidak terlalu perkasa, tetapi merekalah yang menentukan arah globalisasi, aturan-aturan apa yang harus diikuti, negara mana yang harus dihadiahi dan negara mana yang harus dihukum (dikucilkan) karena berani menentang mereka.

Nasionalisasi di Bolivia

Pelajaran penting untuk para tokoh yang masih bermentalitas inlander adalah apa yang dilakukan Bolivia. Sejak 1 Mei 2006 seluruh industri gas alam di Bolivia dinasionalisasi secara penuh. Hanya ada dua pilihan bagi korporasi asing yang selama itu telah menjarah sumber daya alam Bolivia lewat kontrak karya dan kontrak production sharing, yang terlalu menguntungkan mereka secara ugal-ugalan.

Dua pilihan itu adalah expulsion (hengkang) atau nasionalisasi. Ternyata Exxon Mobil Amerika Serikat, Total Perancis, Repsol Spanyol, British Petroleum dan semua korporasi asing tidak ada yang hengkang, semua tetap menambang di Bolivia dengan kontrak yang jauh menguntungkan Bolivia.

Berkat nasionalisme atau renegosiasi radikal terhadap aturan main kegiatan industri tambang yang baru, penghasilan (revenue) Bolivia melonjak 6 kali (sekali lagi, 6 kali!) dibandingkan apa yang diperoleh Bolivia tahun 2002. Bisakah Indonesia mengambil pelajaran dari Bolivia?

Karena kekuatan imperialis dan kapitalis Amerika Serikat tidak pernah dapat menerima reformasi ekonomi dan politik Bolivia, Evo Morales dan para koleganya harus selalu waspada terhadap jebakan atau jeratan khas predator ekonomi (Amerika Serikat) yang sedang mengalami proses kemerosotan di mana-mana.