Maksudnya, pengembangan sektor pertanian tidak lagi sekedar memproduksi komoditi mentah tetapi juga harus mempunyai nilai lebih yaitu mengolahnya dan menghasilkan barang jadi, initentu lebih bernilai dan menguntungkan. Sayangnya, kritik Stiglitz, Indonesia mengabaikan ini dan membiarkan sebagian hasil pertaniannya diolah di luar Indonesia.

Terkait krisis ekonomi Indonesia yang tidak kunjung usai, Stiglitz berpendapat,banyak kebijakan ekonomi indonesia yang salah arah, ini akibat indonesia sudah menjadi “siswa tauladan” IMF dan Bank Dunia. Indonesia melahap habis resep kedua lembaga donia tersebut untuk melakukan liberalisasi dan swastanisasi.

Stiglitz mengakui pentingnya kedua agenda yang didesakkan konsensus Washington (IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS) tersebut, Namun,untuk konteks indonesia, seperti juga negara-negara berkembang lainnya seperti Rusia dan Amerika Latin, upaya ini dinilai masih terlalu dini, Krisis Asia adalah bukti gagalnya resep IMF itu. Indonesia sendiri mengalami krisis akibat liberalisasi dan deregulasi sektor keuangan.

Yang terpenting dari itu semua adalah soal pendidikan. Indonesia harus membuat kebijakan yang mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan bagi semua warganya karena pendidikan adalah invastasi besar yang memiliki dampak jangka panjang bagi sebuah negara.

Impor berbagai produk pertanian, termasuk beras di dalamnya membanjiri pasar Indonesia. Hal tersebut diperjelas pula melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, bahwa pemerintah telah melakukan liberalisasi tanaman pangan. Bila sudah terbiasa terus-menerus membeli komoditi impor daripada memproduksi sendiri, maka kebutuhan pangan Indonesia akan sangat tergantung pasar internasional.

Dengan kondisi demikian, akankah Indonesia mampu mencapai ketahanan pangannya? akankah masyarakat Indonesia mau mencintai produk dalam negerinya? Bagi masyarakat Indonesia saat ini, permasalahan mendasarnya bukan terletak pada cinta atau tidaknya mereka pada produk dalam negeri, tetapi karena jangkauan kemampuan atau daya beli mereka (aksesibilitas) serta ketersediaan pada produk yang ada di pasar tersebut. Faktanya, produk impor lebih banyak di pasar dan harganya lebih bisa dijangkau, itulah yang terpenting bagi masyarakat.

Konsep ketahanan pangan tidak hanya sekedar diindikasikan oleh adanya swasembada dalam hal pangan saja. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional maupun regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan suatu negera tersebut masih dapat dikatakan rapuh.

Indonesia adalah negeri yang penuh dengan ironi. Indonesia memiliki kekayaan minyak yang sangat berlimpah, namun bagitu banyak dan seringnya masyarakat membawa derigen untuk mengantri membeli minyak. Indonesia adalah negeri tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai jenis buah-buahan, tidak seperti di Jepang, namun begitu banyak produk buah impor telah membanjiri pasar Indonesia.

Khutbah itu kira-kira :

Supaya dapat membayar hutang pemerintah harus mengisi kocek nasional dengan jalan menjual aset negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya;
lupakan dulu anggaran belanja negara untuk pendidikan, kesehatan, perawatan anak, dan dana pensiun atau keluarkan secara mnimal saja;
deregulasi ekonomi dijalankan tanpa ampun;
buka pasar secara penuh dalam rangka perdagangan bebas;
kurangi subsidi bagi industri lokal dan perkecil tarif dan berbagai rintangan terhadap barang impor;
buka lebar-lebar ekonomi nasional agar korporasi multinasional dapat masuk tanpa halangan;
berilah izin dan kemudahan pada korporasi asing untuk mendapat akses langsung ke sumber daya alam dengan tawaran harga yang semurah-murahnya;
jangan pernah berani mematok nilai tukar uang rupiah terhadap uang asing karena “tidak realistis”;
dan tidak lupa disertakan gertak sambal “Awas, bila tidak taat, Anda akan dikucilkan oleh investor internasional.”

Terhadap khutbah IMF dan WB yang bersumber pada Washington Consensus itu, ada pemimpin yang berani menolak dan akhir-akhir ini bahkan menendang kedua lembaga dunia itu. Mereka menyadari bahwa kedua nstrumen imperialisme ekonomi itu sesungguhnya tidak sekuat seperti disangka oleh para pengecut dan terlalu sering menyebar “gertak sambal”. Akan tetapi ada juga para pemimpin negara tertentu yang ikut membuatkan sambal dan ikut menakut-nakuti rakyatnya supaya patuh dengan IMF dan WB.

Presiden Nestor Kichner, sebelum diganti istrinya Christina Kichner, pada 2007, membuka cerita bagaimana IMF menggurui Argentina. IMF menegaskan bahwa Argentina harus membuat persetujuan dengan IMF agar dapat membayar utang. Nestor Kirchner balik mengatakan :

“Tuan-tuan, kami berdaulat. Kami akan bayar hutang, tetapi jangan Anda mengigau lagi, sampai kapan pun kami tidak akan pernah lagi membuat persetujuan dengan IMF.”

Berkat posisi baru yang diambil oleh para pemimpin Amerika Latin, posisi sebagai negara yang berdaulat, merdeka dan mandiri, IMF jatuh terhempas dan menjadi pihak pariah di Amerika Latin.

Pada 2005 Amerika Latin mendapat 80% dari portfolio utang yang diberikan oleh IMF. Pada akhir 2007 tinggal 1%, sebuah perubahan yang radikal-dramatik. Dalam tiga tahun terakhir, portfolio pinjaman IMF merosot dari $81 milyar menjadi $11,8 milyar, itupun sebagian besar diambil oleh Turki. IMF agaknya pelan-pelan mulai gulung tikar. Nasib Bank Dunia (World Bank) kelihatannya hampir sama.

Setelah mencaplok Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan lewat Mahkamah Internasional pada akhir 2002, Malaysia nampak ingin mengulangi kesuksesannya dengan mengklaim Blok Ambalat sebagai bagian dari Malaysia. Sejauh ini kita masih berhasil mengamankan Ambalat sebagai bagian integral wilayah Indonesia. Namun melihat Malaysia yang makin licin dan cenderung licik, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada.

Malaysia cenderung merusak hubungan dengan Indonesia lewat klaim yang sering dibuat Malaysia yang di telinga dan mata Indonesia cukup mengagetkan. Misalnya, musik angklung, batik, reog, lagu rasa sayang hey, lagu Di Bawah Bulan Purnama, budaya Dayak dan lain-lain diklaim sebagai berasal dari dan milik Malaysia.

Keangkuhan Malaysia juga tampak bagaimana mereka menyebut TKI/TKW kita sebagai Indon dengan konotasi yang sinis. Yang menyakitkan lagi adalah bagaimana para TKI ilegal, setelah ditangkap, dicambuki dulu seperti binatang, sebelum dideportasi kembali ke Indonesia. Asal muasal rentetan kejadian itu begitu jelas, yakni karena Indonesia di mata Malaysia lemah. Ada semacam aksioma dalam hubungan internasional, setiap negara yang lemah, oleh tetangganya akan terus diremehkan dan bahkan diintervensi, dicampur-tangani.

Negara dengan elite yang masih bermental inlander memang sulit diharapkan dapat membela kepentingan nasional (kepentingan bangsa) dengan tegas, bermanfaat dan proporsional. Sayang sekali, masih terlalu banyak elite Indonesia yang belum berhasil lepas dari kungkungan kolonisasi mental, penjajahan mental.

Dalam kenyataan elite yang sedang diberi amanat rakyat justru membuka gerbang buat masuknya kekuatan korpotokrasi itu untuk mengacak-acak dan menjarah sumber daya alam kita, di daratan dan di lautan. Bahkan ketika satelit Palapa kita di ruang angkasa telah dimiliki Temasek ketika kepemilikan Indosat sudah beralih ke Singapura.

Menggadaikan kekayaan kita sampai puluhan tahun bahkan setengah abad kepada korporasi asing lewat kontrak karya dan kontrak kerja sama yang merugikan bangsa sendiri adalah langkah sesat. Mempersilahkan korporasi asing untuk memegang HPH sampai puluhan tahun adalah langkah sesat. Menyerahkan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas kepada Exxon Mobil adalah langkah sesat. Membiarkan 50% perbankan nasional di tangan asing adalah langkah sesat. Menjual Indosat dan dua tanker raksasa (vlcc) milik Pertamina kepada pihak asing adalah langkah sesat. Membuat DCA (Persetujuan Pertahanan Bersama) yang sepenuhnya menguntungkan Singapura dan merugikan bangsa sendiri adalah langkah sesat. Menjadikan ibu pertiwi sebagai alas kaki kepentingan kapitalisme Internasional adalah langkah sesat. Menegakkan hukum secara tebang pilih dan menggoyahkan rasa keadilan adalah langkah sesat.

Namun, masalahnya menjadi tidak sederhana, ketika mereka yang melakukan langkah sesat itu merasa sedang berbuat kebajikan, seolah sedang berkhidmat pada bangsanya.

“Katakanlah: Pernahkah Kami ceritakan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amal perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sesat jalan kehidupannya, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebajikan.” (Al Kahfi 103-104)

Dalam kaitan jual-beli pasir atau curi-tadah pasir, masyarakat Malaysia menampakkan harga diri leih tinggi. Ketika muncul sindikat pengeruk pasir yang mengambi pasir di teritori Malaysia dan dijual Singapura, tokoh-tokoh Malaysia tampil dengan tegas. Mereka menganggap para penjual pasir itu sebagai penghianat bangsa. Titik. Perdagangan pasir Malaysia kemudian berhenti segera.

Di Indonesia, masyarakat pada umumnya, pemerintah dan media massa seolah menganggap pencurian asir Indonesia yang terjadi siang-malam sebagai biasa-biasa saja, seperti bukan kejahatan. Padahal kerusakan lingkungan yang diderita Indonesia cukup parah. Belum lagi penghinaan tak terucapkan yang sesungguhnya kita derita dari waktu ke waktu. Di sebelah itu kenyataannya dengan reklamasi terus-menerus, batas garis pantai Singapura terus bergerak keluar. Diperkirakan pulau Nipah, pulau milik Indonesia yang sangat dekat dengan garis pantai Singapura suatu ketika dapat dicaplok Singapura pelan-pelan.

Pertanyaan sederhana yang perlu diajukan dalam kaitan ini adalah mengapa negara tetangga kita, Singapura, menganggap kita demikian remeh? Jawabannya tentu kita lemah. Organized crime dalam bentuk pencurian pasir sepanjang masa terus terjadi, tanpa kita bisa berbuat apa-apa.

Bulog seakan telah dijadikan privat dan industri hilir pangan hingga distribusi (ekspor-impor) dikuasai oleh perusahaan seperti Cargill dan Charoen Phokpand. Mayoritas rakyat Indonesia jika tidak bekerja menjadi kuli di sektor pangan, pasti menjadi konsumen atau end-user. Privatisasi ini pun berdampak serius, sehingga berpotensi besar dikuasainya sektor pangan hanya oleh monopoli atau oligopoli (kartel)-seperti yang sudah terjadi saat ini.

Privatisasi sektor pangan seperti ini tidak sesuai dengan mandat konstitusi RI, yang menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat“.

Adalah sangat penting untuk membangun pertanian agroekologis dan pengolahan hasil pertanian yang dikelola oleh rakyat. Pengolahan hasil pertanian bukan saja meningkatkan nilai tambah produk pertanian namun juga akan menggerakkan perekonomian pedesaan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah mengembalikan peran sosial lembaga negara seperti BULOG agar lembaga-lembaga negara ini tidak lagi menjadi lembaga pencari untung semata.

Kita harus menyadari betul pentingnya akses rakyat terhadap sumber-sumber produksi untuk dapat mencapai kedaulatan bangsa. Diperlukan peran pemerintah daerah untuk membantu membayar pajak bumi dan bangunan lahan pertanian rakyat melalui APBD untuk mencegah konversi lahan pertanian rakyat menjadi lahan non pertanian. Praktek-praktek yang membangun ekonomi rakyat harus terus dimasifkan karena hanya dengan itulah kedaulatan bangsa bisa tercapai.

Bung Hatta menyebutkan:

“Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945. Terutama digerakkan tenaga-tenaga Indonesia yang lemah dengan jalan koperasi, kemudian diberi kesempatan kepada golongan swasta untuk menyerahkan pekerjaan dan kapital nasional. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah air kita, tetap terpelihara.”

Kutipan tadi menunjukkan pemikiran Hatta di tahun 1946 bahwa perekonomian Indonesia dimasa datang diusahakan dengan jenjang prioritas berikut: 

Pertama, mendayagunakan rakyat sebagai pelaku pembangunan ekonomi dengan jalan koperasi; kedua, yaitu golongan swasta dan modal nasional; ketiga, bila tenaga dan modal nasional tidak mencukupi, maka kegiatan produksi dilakukan dengan meminjam tenaga dan modal asing;  keempat, bila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modal di Indonesia dengan syarat-syarat oleh pemerintah agar kekayaan alam Indonesia tetap terjaga.

Konsep jenjang prioritas aktor yang disampaikan oleh Hatta dimaknai berbeda oleh Pemerintah dan DPR dalam keterangan yang disampaikan di dalam persidangan pengujian undang-undang serta di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Bagi pemerintah, DPR dan Mahkamah Konstitusi, pendapat Hatta di atas merupakan titik tolak untuk melegalisasi bahwa liberalisasi serta peranan swasta dalam pengusahaan sumber daya alam bukanlah hal yang “diharamkan”. Fungsionalisasi dariperanan swasta itu dilakukan secara kompetitif berdasarkan asas demokrasi ekonomi untuk bersaing dengan koperasi dan badan usaha milik negara. Demokrasi ekonomi lebih diartikan sebagai persaingan daripada partisipasi secara struktural dari kelembagaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, baik koperasi maupun BUMN dalam beberapa usaha pemanfaatan sumber daya alam akan bersaing dengan pengusaha raksasa internasional seperti Multi-National Corporation (MNC). Contoh nyata hal ini dapat dilihat dalam penentuan operator pemanfaatan minyak di Blok Cepu. Lewat serangkaian negosiasi akhirnya Pemerintah menyerahkan operator Blok Cepu kepada Exxon Mobil sebagai General Manager, sedangkan Pertamina memegang komite operasi bersama. Hal ini terjadi karena Pertamina dianggap tidak mampu, tidak efisien dalam dan berselubung dengan korupsi.

Watak dari UU yang lahir pasca Orde Baru, terutama yang berkaitan dengan sumberdaya alam, disamping memasifkan sektoralisasi sumberdaya alam juga diikuti dengan gelombang komersialisasi dan privatisasi atau swastanisasi sektor publik yang semestinya merupakan tanggung jawab langsung dari negara. Semangat ini berakar dari apa yang dikenal dengan Washington Consensus yang menyatakan bahwa kinerja perekonomian yang baik membutuhkan perdagangan bebas, stabilitas makro serta penerapan kebijakan harga yang tepat. Tak dapat dipungkiri, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi pencetus bagi kelangsungan mekanisme pasar.