Konteks Perekonomian Indonesia

Dalam kuliah umumnya di Jakarta pada tahun 2004, Stiglitz menyarankan Indonesia untuk memfokuskan penembangan ekonomi pada sektor yang menjadi mayoritas warganya. Karena penduduk indonesia sebagian besar masih tinggal di pedesaan dan mengandalkan penghidupannya pada sektor ini, maka pengembangan pertanian harus sudah beranjak ke pola yang lebih strategis dan prospektif.

Maksudnya, pengembangan sektor pertanian tidak lagi sekedar memproduksi komoditi mentah tetapi juga harus mempunyai nilai lebih yaitu mengolahnya dan menghasilkan barang jadi, initentu lebih bernilai dan menguntungkan. Sayangnya, kritik Stiglitz, Indonesia mengabaikan ini dan membiarkan sebagian hasil pertaniannya diolah di luar Indonesia.

Terkait krisis ekonomi Indonesia yang tidak kunjung usai, Stiglitz berpendapat,banyak kebijakan ekonomi indonesia yang salah arah, ini akibat indonesia sudah menjadi “siswa tauladan” IMF dan Bank Dunia. Indonesia melahap habis resep kedua lembaga donia tersebut untuk melakukan liberalisasi dan swastanisasi.

Stiglitz mengakui pentingnya kedua agenda yang didesakkan konsensus Washington (IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan AS) tersebut, Namun,untuk konteks indonesia, seperti juga negara-negara berkembang lainnya seperti Rusia dan Amerika Latin, upaya ini dinilai masih terlalu dini, Krisis Asia adalah bukti gagalnya resep IMF itu. Indonesia sendiri mengalami krisis akibat liberalisasi dan deregulasi sektor keuangan.

Yang terpenting dari itu semua adalah soal pendidikan. Indonesia harus membuat kebijakan yang mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan bagi semua warganya karena pendidikan adalah invastasi besar yang memiliki dampak jangka panjang bagi sebuah negara.

Ironi Ketahanan Pangan Indonesia

Indonesia saat ini telah terjerat dalam jebakan pertanian (baca:pangan). Keikutsertaan World Trade Organization (WTO) telah menceburkan Indonesia ke dalam perdagangan bebas dan liberalisasi pertanian. Negara-negara berkembang –termasuk Indonesia- dipaksa menghapus subsidi pertanian, sedangkan negara kapital besar enggan mengurangi subsidinya. Akibatnya produk lokal pertanian kalah bersaing secara kuantitas dan kualitas dengan produk negara kapital seperti Eropa, Amerika, Jepang, Cina dan lainnya.

Impor berbagai produk pertanian, termasuk beras di dalamnya membanjiri pasar Indonesia. Hal tersebut diperjelas pula melalui Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, bahwa pemerintah telah melakukan liberalisasi tanaman pangan. Bila sudah terbiasa terus-menerus membeli komoditi impor daripada memproduksi sendiri, maka kebutuhan pangan Indonesia akan sangat tergantung pasar internasional.

Dengan kondisi demikian, akankah Indonesia mampu mencapai ketahanan pangannya? akankah masyarakat Indonesia mau mencintai produk dalam negerinya? Bagi masyarakat Indonesia saat ini, permasalahan mendasarnya bukan terletak pada cinta atau tidaknya mereka pada produk dalam negeri, tetapi karena jangkauan kemampuan atau daya beli mereka (aksesibilitas) serta ketersediaan pada produk yang ada di pasar tersebut. Faktanya, produk impor lebih banyak di pasar dan harganya lebih bisa dijangkau, itulah yang terpenting bagi masyarakat.

Konsep ketahanan pangan tidak hanya sekedar diindikasikan oleh adanya swasembada dalam hal pangan saja. Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional maupun regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya sangat tidak merata, maka ketahanan pangan suatu negera tersebut masih dapat dikatakan rapuh.

Indonesia adalah negeri yang penuh dengan ironi. Indonesia memiliki kekayaan minyak yang sangat berlimpah, namun bagitu banyak dan seringnya masyarakat membawa derigen untuk mengantri membeli minyak. Indonesia adalah negeri tropis yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai jenis buah-buahan, tidak seperti di Jepang, namun begitu banyak produk buah impor telah membanjiri pasar Indonesia.

Khutbah ala IMF dan WB

Kalau ingin mendapat bantuan hutang, negara-negara berkembang harus melaksanakan SAP (structural adjustment programs) yang didiktekan secara sepihak. Bila ada elite nasional yang begitu tunduk dan patuh pada kemauan IMF dan WB, elite nasional negara berkembang itu akan dipuji dengan segala pujian bohong-bohongan sampai elite nasional itu tidak sadarkan diri. Elite nasional negara-negara tertentu yang sudah menjadi hamba sahaya IMF dan WB itu diberi khutbah yang harus dijalankan.

Khutbah itu kira-kira :

Supaya dapat membayar hutang pemerintah harus mengisi kocek nasional dengan jalan menjual aset negara (BUMN) dan perusahaan-perusahaan milik negara lainnya;
lupakan dulu anggaran belanja negara untuk pendidikan, kesehatan, perawatan anak, dan dana pensiun atau keluarkan secara mnimal saja;
deregulasi ekonomi dijalankan tanpa ampun;
buka pasar secara penuh dalam rangka perdagangan bebas;
kurangi subsidi bagi industri lokal dan perkecil tarif dan berbagai rintangan terhadap barang impor;
buka lebar-lebar ekonomi nasional agar korporasi multinasional dapat masuk tanpa halangan;
berilah izin dan kemudahan pada korporasi asing untuk mendapat akses langsung ke sumber daya alam dengan tawaran harga yang semurah-murahnya;
jangan pernah berani mematok nilai tukar uang rupiah terhadap uang asing karena “tidak realistis”;
dan tidak lupa disertakan gertak sambal “Awas, bila tidak taat, Anda akan dikucilkan oleh investor internasional.”

Terhadap khutbah IMF dan WB yang bersumber pada Washington Consensus itu, ada pemimpin yang berani menolak dan akhir-akhir ini bahkan menendang kedua lembaga dunia itu. Mereka menyadari bahwa kedua nstrumen imperialisme ekonomi itu sesungguhnya tidak sekuat seperti disangka oleh para pengecut dan terlalu sering menyebar “gertak sambal”. Akan tetapi ada juga para pemimpin negara tertentu yang ikut membuatkan sambal dan ikut menakut-nakuti rakyatnya supaya patuh dengan IMF dan WB.